Tualterkini.com.- Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi serta pemotongan anggaran, langkah Pemerintah Kota Tual dalam memperjuangkan keberlanjutan nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai layak mendapat apresiasi.
Hal tersebut disampaikan Adam Rahantan, putra daerah Kota Tual asal Kecamatan Tayando Tam, kepada media ini di Tual, Selasa 11 Agustus 2026.
Adam menilai keberanian Pemerintah Kota Tual di bawah kepemimpinan Wali Kota Tual dalam mengambil langkah strategis menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya tenaga PPPK.
“Di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak mudah, keberanian mengambil keputusan, kemampuan mengelola anggaran, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tual menunjukkan adanya ikhtiar serius untuk memastikan ribuan PPPK tetap memiliki kepastian terhadap masa depan dan sumber penghidupan mereka,” ujar Adam.
Menurutnya, persoalan PPPK bukan semata-mata berkaitan dengan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menyangkut kehidupan ribuan orang beserta keluarga yang menggantungkan harapan pada pekerjaan tersebut.
“Ketika banyak daerah menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran, keberpihakan terhadap nasib ribuan PPPK tentu merupakan sesuatu yang patut kita apresiasi. Sebab, di balik setiap kebijakan anggaran, ada manusia, ada keluarga, dan ada masa depan yang sedang dipertaruhkan,” katanya.
Adam yang juga Koordinator Daerah BEM Nusantara Maluku ini turut mengapresiasi Presiden Republik Indonesia atas perhatian pemerintah pusat terhadap keberlangsungan tenaga PPPK di daerah.
“Apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang terus memberikan perhatian terhadap persoalan tenaga PPPK. Kebijakan pemerintah pusat sangat menentukan dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi para tenaga PPPK di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tual,” ungkapnya.
Adam juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tual yang menjalankan fungsi kelembagaan dalam mengawal kebijakan dan penganggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan tenaga PPPK.
“DPRD Kota Tual sebagai representasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tual patut diberikan apresiasi apabila terus mengawal dan mendukung upaya penyelamatan nasib ribuan PPPK,” tegasnya.
Ia menilai, terlepas dari berbagai dinamika dan kritik yang berkembang, langkah Pemerintah Kota Tual dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi bagi keberlanjutan tenaga PPPK merupakan langkah yang layak dihargai.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak, baik pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tual maupun DPRD Kota Tual, dapat duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Jangan sampai persoalan fiskal kemudian membuat masyarakat dan tenaga PPPK menjadi pihak yang paling dirugikan,” lanjut Adam.
Adam berharap langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tual dan DPRD Kota Tual dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tual atas ikhtiar dan keberpihakannya dalam memperjuangkan nasib ribuan PPPK. Apresiasi juga kepada Presiden Republik Indonesia serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual yang memiliki peran masing-masing dalam memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
“Karena pada akhirnya, setiap kebijakan pemerintah harus kembali kepada kepentingan rakyat. Di balik setiap angka dalam kebijakan anggaran, ada ribuan manusia dan keluarga yang sedang mempertaruhkan masa depannya,” tutup Adam R. Rahantan.(RF)