Tualterkini.com.- Pemerintah Kota Tual menandatangani Nota Kesepakatan bersama PT Pos Indonesia, PT Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, dan PT PLN Nusantara Power Service Unit Langgur. Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tual, Selasa 21 Juli 2026.
Nota kesepakatan ini bertujuan memperluas akses layanan keuangan, logistik, energi, dan kebersihan lingkungan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kelautan di Kota Tual.
Kegiatan dihadiri Penjabat Sekda Kota Tual Ridwan Fadirubun, Staf Ahli Wali Kota, Staf Khusus Wali Kota, Asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tual.
Hadir pula perwakilan dari PT Pos, PT Pertamina, PPN Tual, dan PT PLN Nusantara Power Service Unit Langgur.
Wali Kota: Kerjasama Harus Berdampak Nyata
“Dalam sambutannya, Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si., M.H menegaskan kerjasama ini diharapkan mampu memperluas akses layanan pemerintahan bagi masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.
“Kerjasama dengan PT Pos diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Wali Kota.
Menyinggung sektor kelautan, Wali Kota menyebut PPN Tual sebagai pusat aktivitas ekonomi yang setiap hari menghasilkan timbunan sampah. Ia meminta agar kerjasama tidak hanya sebatas pembersihan lingkungan, tetapi juga menyasar penguatan ekonomi.
“Pertama, kita perlu berdiskusi bersama untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah di bidang perikanan dan kelautan guna memperkuat ketahanan ekonomi kita,” tegasnya.
Wali Kota juga menyoroti kewenangan pengelolaan laut. Menurutnya, potensi terbesar Kota Tual ada pada sumber daya perikanan dan kelautan. Namun, kewenangan yang diambil pemerintah pusat di zona 714-718 membuat hasil tangkapan langsung dibawa ke luar daerah.
“Ini berdampak pada perhitungan dana bagi hasil bidang perikanan dan kelautan,” katanya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena melalui koordinasi, Kota Tual terpilih sebagai salah satu dari dua daerah di Maluku yang mendapat proyek strategis “Kampung Nelayan Merah Putih” tahun 2026. Untuk 2027, direncanakan alokasi untuk 4 kampung nelayan.
“Dengan ini, ekspor bisa mencapai 100 ton per bulan. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, PAD, dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Dorong Blue Carbon dan Penataan Energi
“Wali Kota juga menekankan pentingnya penataan kawasan pesisir untuk menghidupkan ekosistem lamun sebagai upaya mendukung _blue carbon_ yang menjadi isu internasional.
Di sektor energi, ia menyebut kebutuhan BBM sangat besar untuk nelayan dan transportasi darat maupun laut. Ia berharap kerjasama dengan Pertamina dapat mendorong penambahan alokasi kapasitas minyak untuk Kota Tual.
Terkait kelistrikan, Wali Kota merespons surat permohonan PLN terkait penataan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan. “Pemerintah Kota Tual tidak keberatan PLN melakukan penataan. Surat persetujuannya akan menyusul,” ujarnya.
Evaluasi Kinerja dan Anti Seremonial
“Wali Kota menegaskan seluruh OPD wajib hadir dalam kegiatan penting. “Yang tidak hadir akan kita evaluasi. Kita mulai membenahi pemerintahan dari hal-hal kecil hingga penilaian kinerja yang harus terlihat nyata, bukan hanya di atas kertas,” tegasnya.
Ia meminta agar kesepakatan ini tidak bersifat seremonial. “Harus ada evaluasi dan pencatatan progres. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu ada penandatanganan. Masing-masing harus punya pemikiran progresif dan antisipatif,” tambahnya.
Kegiatan ditutup dengan pantun dari Wali Kota: _”Burung elang terbang melayang, hingga terjerat di tepi pantai. Mari menjaga lingkungan bersama-sama, untuk Kota Tual yang bersih dan indah.”_ (RF)