Staf Khusus Baim Bugis Wakili Wali Kota Tual di Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan PAD di Bekasi

Bagikan Artikel

Tualterkini.com.- Staf Khusus Wali Kota Tual Baim Bugis mewakili Wali Kota Tual H. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si., M.H., menghadiri _Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan PAD melalui PDRD Bagi Pimpinan Daerah_ yang digelar di Bekasi, Kamis, 3 September 2026.

Forum Seri I ini mengusung tema Penguatan Regulasi, Administrasi, Data, dan Digitalisasi PAD_ dan berlangsung selama dua hari, 3-4 September 2026.

 

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Forum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan utama forum adalah memperkuat pemahaman pimpinan daerah terhadap implementasi kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD sebagai sumber utama PAD. Selain itu, forum juga mendorong penguatan regulasi daerah, penataan administrasi, integrasi data, serta percepatan digitalisasi sistem pemungutan PAD agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia berdiskusi mengenai tantangan dan strategi peningkatan PAD, berbagi praktik baik, serta menyusun langkah konkret untuk implementasi PDRD di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Baim Bugis menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Tual untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Digitalisasi dan penguatan data menjadi kunci agar potensi PAD Kota Tual dapat digali secara optimal dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berbasis data, dan selaras dengan amanat UU HKPD, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat terus meningkat.(RF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *