Tualterkini. com. – Pemerintah Kota Tual menerima insentif fiskal Rp3 miliar dari pemerintah pusat atas kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, Selasa [19/5/2026].
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Senggigi. Ketua DPRD Kota Tual Hj. Aisyah Renhoat turut hadir dalam acara tersebut.
Insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Tual menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Selain Tual, penghargaan serupa juga diterima Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Acara turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, para kepala daerah se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah .
Mendagri Tito Karnavian menegaskan penghargaan ini merupakan bagian dari sistem pembinaan daerah berbasis insentif dan kompetisi, bukan sekadar seremoni. Kemendagri menyiapkan sekitar Rp1 triliun insentif fiskal untuk mendorong kinerja daerah.
Penilaian dilakukan berbasis data dengan indikator utama meliputi inflasi, kemiskinan, pengangguran, hingga _creative financing_. Sistem dibagi per regional agar daerah dengan kapasitas fiskal berbeda dapat bersaing secara proporsional.
“Insentif ini tidak untuk individu, melainkan untuk APBD daerah guna mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Tito.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal Purn Jamari Chaniago mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang berpartisipasi. Ia menyebut selisih capaian antar daerah relatif tipis, sehingga secara umum kinerja peserta sudah baik.
Kemendagri menyatakan program apresiasi ini akan terus dikembangkan dengan sistem kompetisi berbasis indikator nasional. Ke depan, kategori penilaian akan diperluas mencakup penurunan kemiskinan, _creative financing_, dan kinerja pelayanan publik. (RF)