Tualterkini.com.- Wakil Walikota Tual Amir Rumra menegaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Tual harus bergerak cepat dan terukur. Penegasan itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin 7 September 2026.
Rakor virtual yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi Purn. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D itu berlangsung pukul 08.00 WIB atau 10.00 WIT dari Ruang TPID Kota Tual.
“TPID harus proaktif. Kita tidak boleh menunggu. Stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, penanganan stunting, pengawasan BBM, hingga pencegahan kebakaran harus jadi prioritas bersama,” tegas Wawali Amir Rumra.
Rakor ini menindaklanjuti Radiogram Mendagri Nomor: 500.2.3633/5J tanggal 5 September 2026 dan Surat Undangan Pemkot Tual Nomor: 005/212209178002.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia hadir bersama Forkopimda, Kepala Bulog, Bappeda, Bapenda, BPKAD, serta OPD teknis terkait pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, ESDM dan statistik.
Agenda utama: merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi 2026 dan merilis data pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026. Setiap daerah juga diwajibkan memaparkan kondisi pergerakan harga dan upaya pengendalian di wilayahnya.
Pemkot Tual mengerahkan 33 unsur, mulai dari Staf Ahli, Asisten II, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, hingga Dinas Perindag, Dinas Ketapang, Dinas Perikanan, Bulog Langgur, Kodim 1502, Polres Tual dan BPS.
Wawali menyebut sinergi lintas sektor menjadi kunci. “Inflasi tidak bisa ditangani satu dinas. Harus kolaborasi. Data harus satu, aksi harus cepat,” ujarnya.
Kemendagri juga membuka kanal informasi melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Direktorat SUPD III, Sdri. Aprilia 088229806562 dan Sdri. Nadia 0813430.
Rakor digelar secara daring melalui Zoom Meeting ID: 877 057 3756 dan disiarkan langsung di kanal YouTube Kemendagri RI.(RF)