Tualterkini com. – Kenaikan harga bahan bakar minyak/BBM non subsidi memicu penyesuaian tarif angkutan ojek di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara/Malra. Kondisi ini membebani pengguna jasa sekaligus pengemudi ojek.
Ketua Front Pemuda Muslim Maluku/FPMM Malra Budi Iwan mengatakan kenaikan tarif terjadi seiring meningkatnya biaya operasional harian pengemudi. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, khususnya pelajar dan pekerja yang menggantungkan transportasi ojek, Jumat 12 Juni 2026.
“Kenaikan harga BBM non subsidi memicu penyesuaian tarif ojek di Tual dan Malra. Ini beban bagi pelajar dan pekerja yang setiap hari pakai ojek,” ujar Budi Iwan.
Budi menilai kenaikan BBM berdampak dua sisi. Pengemudi terpaksa menaikkan tarif karena biaya operasional naik, sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi lebih tinggi.
FPMM Minta Pemda dan DPRD Bertindak
Budi meminta Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Malra, serta DPRD dua daerah segera turun tangan. FPMM mendorong pemda melakukan pengawasan harga BBM dan tarif angkutan, sekaligus menyiapkan skema insentif bagi pengemudi ojek.
“DPRD harus pakai fungsi pengawasan dan rapat dengar pendapat untuk dengar keluhan pengemudi dan pengguna. Jangan sampai kenaikan ini terus berlanjut tanpa solusi,” tegasnya.
FPMM juga mendorong Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi-UMKM dua daerah memfasilitasi dialog antara pengemudi, pengelola pangkalan, dan masyarakat. Tujuannya menyepakati tarif wajar yang tidak memberatkan kedua pihak.
Menurut Budi, negara harus hadir melindungi kelompok rentan. “Kalau tarif terus naik, pelajar bisa berhenti sekolah dan pekerja kehilangan pendapatan. Pemerintah wajib hadir,” katanya.
FPMM Malra menyatakan siap berdialog dengan pemda dan DPRD untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang. Organisasi ini juga akan melakukan pendataan pengemudi ojek terdampak sebagai bahan advokasi kebijakan. (Tim Liputan)