Tualterkini.com.- Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Reza Nuhuyanan melontarkan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero) melalui General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara agar segera turun langsung menangani krisis listrik berkepanjangan di Kota Tual.
Krisis listrik yang melanda Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan disebut telah berlangsung kurang lebih dua bulan tanpa kejelasan solusi permanen.
Kondisi ini memicu kekecewaan dan keresahan masyarakat, terlebih di momentum bulan suci Ramadan yang membutuhkan pasokan listrik stabil untuk aktivitas ibadah dan kebutuhan rumah tangga.
Reza menegaskan bahwa persoalan listrik bukan sekadar gangguan teknis, tetapi sudah berdampak luas dari berbagai aspek. Dari sisi sosial, pemadaman berkepanjangan berpotensi memicu instabilitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.
Dari aspek ekonomi, pelaku UMKM, nelayan, pedagang kecil, hingga usaha rumahan mengalami kerugian karena aktivitas produksi dan penyimpanan terganggu. Di bidang pendidikan, siswa kesulitan belajar pada malam hari akibat keterbatasan penerangan dan akses perangkat elektronik.
“Sudah dua bulan berjalan. Herannya, semua pihak terkesan menutup mata. Ini bukan persoalan sepele. Masyarakat butuh kepastian dan solusi konkret, bukan pembiaran,” tegas Reza kepada Tualterkini.com, Rabu (2/3/2026).
Ia secara tegas meminta PLN memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait penyebab krisis listrik tersebut, langkah yang telah diambil, serta tenggat waktu penyelesaian. Menurutnya, transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral dan institusional kepada masyarakat di wilayah kepulauan.
KNPI Maluku juga mendesak agar GM UIW Maluku–Malut turun langsung ke lokasi untuk memastikan percepatan perbaikan infrastruktur pembangkit dan distribusi listrik. Selain itu, PLN diminta menyiapkan langkah darurat seperti penambahan daya, optimalisasi mesin pembangkit, hingga dukungan genset mobile guna menjamin stabilitas pasokan selama Ramadan.
“Negara tidak boleh kalah oleh persoalan teknis. Masyarakat Kur dan Kur Selatan adalah warga negara yang berhak atas pelayanan listrik yang layak. Jika ini terus dibiarkan, maka keadilan energi hanya menjadi slogan,” desaknya. (RF)