Tuaterkini.com.- Sudah hampir dua bulan Kecamatan Pulau Kur dan Kur Selatan, wilayah administratif Kota Tual, Maluku, berada dalam kondisi kelistrikan yang tidak stabil.
Pemadaman terjadi berulang, siang dan malam, tanpa kepastian jadwal yang jelas. Situasi ini semakin memukul masyarakat saat memasuki bulan suci Ramadan, ketika kebutuhan listrik meningkat untuk ibadah, aktivitas rumah tangga, dan ekonomi kecil warga.
Kerusakan mesin pada unit PLN Ranting Kur disebut sebagai penyebab utama. Namun hingga kini, belum terlihat langkah percepatan yang benar-benar menyelesaikan akar persoalan. Bagi masyarakat kepulauan, listrik bukan sekadar fasilitas tambahan melainkan urat nadi kehidupan.
Pemadaman saat waktu berbuka puasa dan sahur memicu kekecewaan mendalam. Selain mengganggu kekhusyukan ibadah, kondisi gelap gulita juga berdampak pada pelaku UMKM, nelayan yang membutuhkan penerangan, hingga fasilitas layanan publik di Pulau Kur dan Kur Selatan.
Menanggapi krisis ini, Dedi Suryadi Tamher, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tual-Malra, menyebut situasi tersebut sebagai bentuk kegagalan pelayanan dasar yang tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Dua bulan tanpa kepastian perbaikan permanen adalah cerminan lemahnya manajemen respons krisis. Ini bukan gangguan biasa. Ini darurat pelayanan publik. Direksi PT PLN (Persero) di Jakarta harus turun tangan, melakukan evaluasi total, dan memastikan solusi permanen,” tegasnya.
Menurut Dedi, wilayah kepulauan seperti Kota Tual kerap menghadapi tantangan geografis, namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan pembiaran. Ia meminta transparansi menyeluruh terkait kondisi mesin pembangkit, ketersediaan suku cadang, alokasi anggaran perbaikan, serta skema cadangan listrik yang seharusnya disiapkan untuk daerah terluar.
“Hadirnya negara di wilayah kepulauan tidak boleh hanya simbolik. Listrik adalah hak dasar warga. Jika mesin rusak, harus ada genset cadangan. Jika anggaran kurang, pusat wajib intervensi. Jangan biarkan rakyat hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa polemik ini bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut rasa keadilan pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlarut, maka kepercayaan publik terhadap pelayanan BUMN bisa tergerus.
Masyarakat Pulau Kur dan Kur Selatan kini menunggu langkah konkret: perbaikan total mesin pembangkit, pengiriman unit pengganti, atau sistem distribusi alternatif yang menjamin listrik tetap menyala, khususnya pada waktu-waktu krusial seperti berbuka puasa dan sahur.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terkait langkah strategis dari manajemen pusat PLN. Warga Kota Tual berharap krisis ini segera mendapat perhatian serius agar Pulau Kur tidak lagi identik dengan kegelapan berkepanjangan.