Tualterkini.com.- Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidyat Wajo menyoroti lambannya realisasi pembangunan infrastruktur di daerah yang dipengaruhi keterlambatan pengajuan usulan proyek oleh pemerintah kabupaten/kota melalui sistem aplikasi nasional milik Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut dia, seluruh proses pengusulan program kini berbasis sistem digital dengan tenggat waktu ketat, sehingga keterlambatan input berdampak langsung pada peluang pembiayaan.
“Sekarang semua usulan harus masuk melalui aplikasi dan ada batas waktu. Kalau daerah terlambat menginput, otomatis peluang program bisa terlewat,” ujar Alhidayat saat ditemui di kantor DPRD Maluku, belum lama ini.
Ia menilai, pemerintah kabupaten/kota perlu meningkatkan kesiapan administrasi dan ketepatan waktu dalam proses pengajuan agar Maluku tidak tertinggal dibanding daerah lain.
“Kalau terkendala teknis, harus segera dikoordinasikan dan dicoba kembali. Sistem ini dipakai seluruh daerah di Indonesia, jadi kuncinya ada pada keaktifan dan kedisiplinan masing-masing pemerintah daerah,” kata Politisi muda PDI Perjuangan itu.
Dalam tugas sebagai wakil rakyat, Ia memastikan akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan, terutama dalam tahapan perencanaan dan pengusulan program infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pusat.
Menurut dia, kelengkapan data teknis dan ketepatan waktu penginputan menjadi faktor penting agar usulan dapat diproses pada siklus perencanaan anggaran nasional.
Dalam kesempatan itu, Alhidyat juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dari kabupaten/kota dalam agenda rapat evaluasi yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur.
Ia menilai, absennya pejabat teknis tanpa pemberitahuan resmi dapat menghambat sinkronisasi program.
“Ada daerah yang dinas teknisnya tidak hadir tanpa keterangan resmi. Padahal rapat seperti ini penting untuk menyamakan data dan mempercepat proses usulan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih menempatkan agenda koordinasi pembangunan sebagai prioritas, mengingat dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi menyangkut kepentingan publik. Jadi perlu keseriusan semua pihak,”pesan Anggota DPRD Maluku asal Dapil Kabupaten Seram Bagian Barat itu. (SAT/WHB)