DPRD Kota Tual melalui Komisi III melakukan peninjauan lapangan (on the spot) terhadap sejumlah program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun anggaran 2025.(foto: Farhat Rettob/Tual Terkini.com)
Tualterkini.com.- Mengawali tahun anggaran 2026, DPRD Kota Tual melalui Komisi III melakukan peninjauan lapangan (on the spot) terhadap sejumlah program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025.
On The Spot sebagai bentuk mengevaluasi progres pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.
Peninjauan tersebut melibatkan beberapa OPD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Anggota Komisi III DPRD Kota Tual,Taufik Hamud, mengatakan bahwa peninjauan langsung ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi bersama mitra kerja, guna memastikan program berjalan sesuai perencanaan serta memberikan gambaran riil kondisi lapangan.
Salah satu lokasi on the spot yaitu program jalan lingkungan dan jembatan sepanjang pesisir pantai Werhir yang merupakan program Dinas Perkim Kota Tual dan Dinas PU Kota Tual.
Dari tinjauan di kawasan Werhir, para wakil rakyat Kota Tual itu memberikan apresiasi atas terlaksana program tersebut. Pasalnya, pembangunan jalan lingkungan dan jembatan di sepanjang pesisir dinilai berjalan baik dan memiliki nilai strategis bagi pengembangan wilayah.
“Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Wali Kota Tual beserta jajaran, khususnya Dinas Perkim. Program ini berjalan dengan baik dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata,”puji Taufik saat diwawancarai Tualterkini.com, Selasa (13/1/2026).
Politisi muda Golkar itu menyarankan, kawasan Pantai Werhir berpeluang menjadi destinasi wisata buatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Tual segera menyiapkan regulasi khusus.
“Kami menginginkan adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur tata kelola kawasan Werhir, termasuk pengendalian pembangunan agar tidak terjadi pembangunan liar yang dapat merusak lingkungan,”sarannya.
Menurut Taufik, kehadiran Perwali akan menjadi dasar hukum dalam mengeksekusi berbagai program lainnya di kawasan tersebut.
“Regulasi tersebut juga diharapkan mengatur aktivitas usaha masyarakat, seperti kafe atau usaha kuliner, agar tertib dan mendukung konsep pengembangan wisata pantai yang berkelanjutan, ” tutupnya.