Wakil Walikota Tual, Amir Rumra saat diwawancarai Tualterkini.com. (foto: Farhat Rettob/Tualterkini.com)
Tualterkini.com.- Wakil Wali Kota Tual,Amir Rumra menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kota Tual kepada DPR RI sangat bergantung pada persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), termasuk pembangunan Pelabuhan Kapal Feri di Pulau Kur, tepatnya di Desa Sermaf, Kecamatan Pulau-Pulau Kur.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota usai kunjungan Anggota DPR RI Komisi XI, Anis Byarwati, yang melakukan pertemuan dengan jajaran OPD Pemerintah Kota Tual guna menyerap aspirasi pembangunan daerah.
“Semua usulan yang kami sampaikan, baik infrastruktur, perhubungan, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan hidup, pada akhirnya bergantung pada persetujuan Bappenas. Jika Bappenas tidak menyetujui, maka usulan tersebut tidak dapat direalisasikan,” tegas Wawali Tual, Amir Rumra kepada Tualterkini.com, Selasa (6/1/2026)
Wawali Tual menjelaskan, dalam pertemuan tersebut seluruh OPD teknis telah memaparkan program dan kebutuhan pembangunan, sementara Bappeda Kota Tual telah menyerahkan dokumen perencanaan secara lengkap dan terintegrasi sebagai dasar pengusulan ke pemerintah pusat.
Wawali Tual menyebutkan salah satu usulan strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Tual adalah pembangunan pelabuhan feri di Desa Sermaf, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Untuk Pelabuhan Kapal Feri Sermaf, seluruh dokumen perencanaan sudah lengkap dan siap. Tinggal bagaimana dukungan dari DPR RI dan Bappenas agar usulan ini bisa menjadi prioritas nasional,”akuinya.
Orang nomor dua di Kota Tual itu berharap kehadiran para Wakil Rakyat Senayan Jakarta itu membawa harapan bagi warga dan Pemerintah Kota Tual.
“Kami berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Tual, DPR RI, dan Bappenas, sehingga berbagai usulan pembangunan, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, dapat segera direalisasikan,” harapnya. (RF)