Tualterkini.com.- Pemerintah Kota Tual kembali mengusulkan enam lokasi pesisir sebagai calon Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk pembangunan tahap 2026.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ambon, Rabu 11 Maret 2026.
Rapat di Kantor Gubernur Maluku diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, serta pejabat teknis KKP. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., yang hadir langsung untuk memimpin pembahasan teknis program KNMP di wilayah timur Indonesia.
Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, mengikuti rapat secara daring melalui Zoom dari Kota Tual.
Ia menyampaikan kesiapan pemerintah daerah mendukung program nasional tersebut.
“Untuk tahap berikutnya tahun 2026, dari Kota Tual kami mengusulkan enam lokasi, yakni Lokwirin, Tam, Ohoitahit, Langgiar, Kur, termasuk wilayah penangkapan ikan seperti Dullah Laut,” ujar Amir usai rapat.
Amir menegaskan bahwa salah satu wilayah, Labetawi, telah masuk tahap pertama KNMP pada 2025, dengan hasil tangkapan nelayan mencapai sekitar 7 ton.
Dullah Laut dan Kur juga menunjukkan potensi perikanan besar berdasarkan survei lapangan yang dilakukan tim Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.
Survei menyoroti kesiapan masyarakat dan kualitas sumber daya ikan, sehingga layak menjadi perhatian KKP untuk ditetapkan sebagai KNMP.
“Kota Tual sangat strategis karena berada di kawasan perairan yang kaya sumber daya ikan serta menjadi pusat aktivitas perikanan di Maluku. Dukungan infrastruktur seperti jaringan listrik 24 jam di pesisir juga mendukung pengembangan kampung nelayan,” tambah Amir.
Sebelumnya, Pemkot Tual telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, untuk menyampaikan rencana pengembangan kampung nelayan. “Pak Dirjen merespons sangat baik usulan pengembangan kampung nelayan di Kota Tual,” kata Amir.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyatakan pembangunan KNMP menjadi prioritas strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di provinsi ini.
“Program KNMP adalah bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sektor perikanan nasional melalui pembangunan fasilitas yang mendukung produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan. Provinsi Maluku menyiapkan semua persyaratan teknis agar usulan ini direalisasikan sesuai jadwal,” ujar Hendrik Lewerissa.
Secara keseluruhan, sebanyak 30 desa di 11 kabupaten/kota di Maluku diusulkan menjadi calon KNMP pada 2026. Usulan telah melalui tahap verifikasi dan survei oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum diajukan ke KKP.
Amir menegaskan bahwa kesiapan lahan dan dukungan masyarakat adalah syarat mutlak pelaksanaan program. “Yang paling penting adalah kesiapan lahan yang difasilitasi oleh desa atau ohoi finua serta kesiapan masyarakatnya. Jika semua siap, pembangunan bisa segera dilaksanakan,” katanya.
Program KNMP merupakan prioritas pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan melalui pembangunan fasilitas pendukung seperti dermaga nelayan, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan ikan (cold storage), pabrik es, serta sarana logistik dan pemasaran.
Pemerintah Kota Tual berharap usulan ini segera ditetapkan pemerintah pusat sehingga pembangunan kampung nelayan di wilayah tersebut dapat dimulai April–Mei 2026.
“Harapan kami, program ini memperkuat sektor perikanan di Kota Tual sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Amir Rumra. (RF)