Tualterkini.com.- Pelayanan pengangkutan sampah di wilayah Kota Tual, Maluku, terganggu setelah armada milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengalami kerusakan berat sejak 6 Maret 2026. Kondisi tersebut memicu penumpukan sampah di beberapa titik permukiman warga dan fasilitas publik.
Kepala DLHK Kota Tual Jamal Renhoat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan tersebut.
Dalam keterangannya, DLHK menginformasikan bahwa armada pengangkut sampah yang melayani sejumlah kawasan mengalami kerusakan sehingga pelayanan tidak berjalan normal.
Wilayah yang terdampak antara lain Fiditan, Mangon, Dumar, Tanah Putih Atas, BTN Indah, BTN Mahkota hingga Asrama Brimob.
“Atas nama Pemerintah Kota Tual, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami tetap berupaya agar pelayanan pengangkutan sampah dapat segera kembali normal,” ujar Jamal melalui pernyataan resmi DLHK Kota Tual yang diterima Tualterkini.com, Rabu (12/3/2026).
DLHK menjelaskan bahwa armada yang masih beroperasi saat ini harus melayani beberapa jalur sekaligus. Rute yang dilayani antara lain kawasan Gereja Katolik Tual, Lapangan Lodarel, Toko Nera, Toko Damai, Fidabot hingga Pasar Tingkat depan BRI.
Armada yang sama juga digunakan untuk melayani wilayah lain seperti Masjid Raya, Jiku Ampat, Tumbalaka, Kampung Raja, PLN Lama, Wearhir, Kiom hingga Taman Indah Kiom.
Keterbatasan armada tersebut menyebabkan proses pengangkutan sampah berjalan tidak maksimal.
DLHK Akan Sosialisasikan Jam Buang Sampah
Di tengah keterbatasan armada, DLHK Kota Tual juga berencana menyampaikan informasi secara resmi kepada masyarakat melalui media terkait pengaturan jam buang sampah masyarakat serta waktu operasi pengangkutan oleh armada DLHK.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penumpukan sampah di luar jadwal pengangkutan, sekaligus meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah.
DLHK mengimbau agar masyarakat membuang sampah sesuai jadwal yang akan diumumkan sehingga petugas dapat mengangkut sampah secara lebih teratur dan efisien, terutama dalam kondisi armada yang masih terbatas.
Sampah Menumpuk, Warga Mulai Resah
Gangguan layanan pengangkutan sampah ini memicu keresahan warga. Beberapa titik dilaporkan mulai mengalami penumpukan sampah yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan.
Seorang warga menyebut kondisi sampah di depan SMK Pelayaran Kota Tual sudah sangat memprihatinkan.
“Kalau armada rusak sampai habis Lebaran dan belum diperbaiki, bisa dipastikan Kota Tual akan dipenuhi sampah. Yang paling meresahkan itu sampah di depan SMK Pelayaran, kondisinya sudah sangat hancur,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga di kawasan Masjid Raya, di mana sampah dilaporkan mulai menumpuk akibat keterbatasan pengangkutan.
Kritik terhadap Manajemen Armada
Selain menyampaikan keluhan, sejumlah warga juga menyoroti manajemen armada pengangkut sampah milik pemerintah daerah.
Menurut mereka, kerusakan kendaraan operasional seharusnya dapat diantisipasi melalui sistem perawatan berkala dan perencanaan penggantian armada.
“Persoalan kebersihan kota itu sangat urgent. Armada seharusnya dilakukan pengecekan rutin sehingga sudah bisa diprediksi kapan harus diganti. Untuk perawatan dan penggantian kan bisa dianggarkan,” kata salah satu warga.
Sebagian masyarakat juga menilai persoalan keterbatasan armada pengangkut sampah bukanlah masalah baru di Kota Tual.
“Masalah kekuatan armada ini bukan baru sekarang. Dari beberapa tahun lalu juga sudah begitu,” ungkap warga lainnya.
Evaluasi Skema Penyewaan Armada
Di tengah krisis ini, muncul usulan agar pemerintah daerah menyewa kendaraan pengangkut sampah dari pihak swasta sebagai solusi sementara.
Namun sejumlah warga menilai skema tersebut perlu dievaluasi secara serius. Menurut mereka, praktik penyewaan armada sudah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.
Sebagian masyarakat bahkan menilai pola tersebut berpotensi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memperkuat kapasitas armada milik pemerintah daerah.
Karena itu, warga mendorong Pemerintah Kota Tual untuk tidak lagi bergantung pada skema sewa jangka pendek, tetapi fokus pada solusi permanen melalui pengadaan armada baru, peningkatan perawatan kendaraan operasional, serta perencanaan anggaran yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Kesadaran Masyarakat Juga Disorot
Di sisi lain, sebagian warga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan membayar retribusi kebersihan dinilai masih rendah.
Menurut warga, banyak rumah tangga yang belum membayar retribusi sampah tahunan yang nilainya sekitar Rp100 ribu per tahun.
Selain itu, perilaku membuang sampah sembarangan juga masih sering terjadi.
“Kadang kita sendiri tidak disiplin. Sudah lihat sampah menumpuk di bahu jalan, tapi masih saja orang datang buang lagi,” ujar seorang warga.
Dorongan Pengadaan Armada Baru
Sejumlah warga mendorong Pemerintah Kota Tual bersama DPRD untuk segera mengalokasikan anggaran pengadaan armada pengangkut sampah baru melalui pembahasan Musrenbang daerah maupun perubahan APBD.
Usulan pengadaan minimal dua unit armada baru mulai disuarakan sebagai langkah konkret memperkuat sistem pengelolaan sampah kota.
Sebagian masyarakat bahkan mengusulkan agar sebagian anggaran perjalanan dinas pejabat dapat dialihkan untuk mendukung pengadaan armada kebersihan.
Tantangan Kota Tual Menuju Kota Bersih
Krisis armada pengangkut sampah ini menjadi ujian serius bagi tata kelola kebersihan Kota Tual. Tanpa penguatan fasilitas operasional dan sistem pengelolaan yang lebih baik, gangguan layanan serupa berpotensi terus berulang.
DLHK Kota Tual menyatakan tetap berupaya mempercepat perbaikan armada agar pelayanan pengangkutan sampah dapat segera kembali normal.
Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membungkus sampah dengan baik.
Harapannya, dengan dukungan semua pihak, Kota Tual dapat menjadi salah satu kota bersih di Indonesia pada penilaian pemerintah pusat tahun 2027.(RF)