Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan. (Foto: istimewa)
Malraterkini.com.- Sikap kader PDI Perjuangan menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus mengalir. Kali ini, penolakan tegas datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan.
Stepanus dengan lantang menegaskan wacana Pilkada via DPRD artinya telah menghapus kembali kedaulatan yang dimiliki rakyat Indonesia.
“Ini sama saja, ibarat makanan yang sudah di atas meja diambil kembali dari rakyat,”tandas Stepanus saat dihubungi via telepon selulernya, Jumat (9/1/2026).
Ia menegaskan, apabila DPRD yang memilih, maka konsekuensi yang menentukan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berada di tangan para ketua umum partai politik.
“Jadi yang mau jadi kepala daerah tidak perlu turun ke masyarakat tapi naik keatas. Ke ketua umum parpol, tidak perlu dekat dengan rakyat yang penting dekat dengan ketua umum parpol,” sentilnya.
Stepanus yang juga Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara itu menilai apabila wacana tersebut terlaksana maka kekhawatiran terbesar PDI Perjuangan yaitu pemimpin tidak perlu takut dan bersentuhan dengan rakyat.
“Jika ingin menjadi kepala daerah maka tidak perlu turun dan dekat dengan rakyat, hanya takut kepada ketua umum aartai politik. Karena DPRD yang memilih harus menunggu perintah ketua umum parpol, bukan aspirasi dari rakyat,”sesalnya.
Stepanus sementara mengikuti Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta itu menegaskan, dengan demikian PDI Perjuangan tegak lurus mengusung Pilkada harus di pilih langsung rakyat. Jika beralasan soal anggaran Pilkada yang besar, menurutnya hanya alasan politis.
“Mengapa, zaman Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhyono) bisa di lakukan, kenapa zaman Prabowo mau diambil hak rakyat yang paling dasar yaitu memilih langsung pemimpinya, ” tutup politisi yang sementara mengikuti jenjang ProgramPasca Sarjana Administrasi Publik di Universitas Pattimura itu. (SAT)