Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. (Foto: Farhat Rettob/Tualterkini.com)
Tualterkini.com.- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Kunker politisi Senayan itu guna menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi lintas komisi di parlemen. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua dalam masa sidang berjalan dan difokuskan pada peninjauan langsung kondisi lapangan serta dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut melibatkan Anggota DPR RI Komisi V, Saadiah Uluputty,bersama Anggota DPR RI Komisi XI, Anis Byarwati. Kolaborasi lintas komisi ini dinilai strategis untuk memastikan berbagai aspirasi daerah dapat dikawal dan ditindaklanjuti secara komprehensif di tingkat nasional sesuai kewenangan masing-masing komisi.
Anggota DPR RI Komisi V, Saadiah Uluputty, menyampaikan bahwa kunker ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara dan Kota Tual.
“Kunjungan ini penting agar kami tidak hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi melihat langsung kondisi lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait infrastruktur, perhubungan, dan konektivitas. Karena itu, aspirasi masyarakat ini akan kami kawal agar masuk dalam perencanaan dan penganggaran nasional secara tepat sasaran,” ujar Saadiah Uluputty di Kota Tual, Sabtu (3/1/2026).
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan DPR RI berdialog dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah aspirasi strategis mengemuka, di antaranya persoalan pendidikan anak usia dini (PAUD), dana alokasi khusus (DAK), kebijakan efisiensi anggaran, penangkapan ikan terukur, pengembangan potensi perikanan daerah, hingga isu strategis seperti Undang-Undang Kepulauan, pemekaran wilayah, pembangunan infrastruktur, serta sistem perhubungan di wilayah kepulauan.
Selain agenda serap aspirasi, rombongan juga menggelar pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan seminar kebangsaan sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan wawasan kebangsaan.
Kunker para Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera itu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong percepatan pembangunan wilayah kepulauan, serta memperkuat posisi Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam agenda pembangunan nasional. (RF)